5 Fakta menarik Saat Penerbangan Di Bandara Pt Angkasa Pura ii Pecah Rekor

Setiap personel bandar udara wajib memiliki lisensi / sertifikat kompetensi. Pengoperasian bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217 ayat wajib dilakukan oleh tenaga manajerial yang memiliki kemampuan dan kompetensi operasi dan manajerial di bidang teknis dan/atau operasi bandar udara. Peraturan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur penetapan lokasi bandar udara serta tempat pelayanan penunjang di luar daerah lingkungan aksi diatur dengan Peraturan Menteri. Tanggung jawab sebagaimana dituju pada ayat dapat dikecualikan dalam hal badan cara angkutan multimoda atau agennya dapat membuktikan telah dilaksanakannya segala prosedur untuk mencegah terjadinya kehilangan, kerusakan barang, serta keterlambatan penyerahan barang. Kegiatan angkutan udara pada angkutan multimoda dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang dibuat masa badan usaha angkutan udara dan badan usaha angkutan multimoda, dan/atau badan usaha moda lainnya. Dalam perkara surat muatan udara bukan diisi keterangan sebagaimana dituju pada ayat atau tidak diserahkan kepada pengangkut, pengangkut tidak berhak menggunakan peraturan dalam undang-undang ini tuk membatasi tanggung jawabnya.

Fasilitas navigasi penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 296 ayat huruf the yang dioperasikan untuk pelayanan navigasi penerbangan wajib dikalibrasi secara berkala agar masih laik operasi. Setiap personel navigasi penerbangan wajib mempunyai lisensi atau sertifikat kompetensi. Pelayanan informasi pencarian dan pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 270 huruf electronic bertujuan memberikan informasi dalam cepat dan akurat untuk membantu usaha pencarian lalu pertolongan kecelakaan pesawat udara. Pelayanan informasi meteorologi penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 270 huruf d bertujuan menyediakan informasi cuaca pada bandar udara dan sepanjang jalur penerbangan yang amat, akurat, terkini, dan bener waktu untuk keselamatan, kelancaran, dan efisiensi penerbangan. Servis informasi aeronautika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 memuat informasi tentang fasilitas, prosedur, pelayanan di bandar udara dan ruang udara. Tuk menyelenggarakan pelayanan navigasi penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat, Pemerintah membentuk satu lembaga penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan.

Setiap orang di dalam pesawat udara selama penerbangan melakukan perbuatan yang melanggar tata tertib dalam penerbangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b dipidana dengan pidana penjara amat lama 1 tahun / denda paling banyak Rp100. 000. 000, 00. Setiap orang yang mengoperasikan pesawat udara Indonesia atau pesawat udara asing yang memasuki kawasan udara terbatas selayak dimaksud dalam Pasal several ayat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda amet banyak Rp500. 000. 1000, 00. Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 396 ayat dapat diaplikasikan secara perseorangan, kelompok, organisasi profesi, badan usaha, ataupun organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan. Dalam menjalankan pekerjaannya, setiap personel di aspek penerbangan wajib memiliki sertifikat kompetensi atau lisensi pantas dengan persyaratan yang diharuskan untuk bidang pekerjaannya.

Pengangkut bertanggung jawab atas gak terangkutnya penumpang, sesuai melalui jadwal yang telah ditentukan dengan alasan kapasitas pesawat udara. Pengangkut tidak bertanggung jawab dan dapat menolak untuk mengangkut calon penumpang yang sakit, kecuali menghasilkan menyerahkan surat keterangan dokter kepada pengangkut yang menyatakan bahwa orang tersebut diizinkan dapat diangkut dengan pesawat udara. Apabila kerugian selayak dimaksud pada ayat timbul karena tindakan sengaja / kesalahan dari pengangkut ataupun orang yang dipekerjakannya, pengangkut bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dan bukan dapat mempergunakan ketentuan di dalam undang-undang ini untuk membatasi tanggung jawabnya.

terwujudnya suatu jaringan servis navigasi penerbangan secara terpadu, serasi, dan harmonis dalam lingkup nasional, regional, lalu internasional. Guna mewujudkan penyelenggaraan pelayanan navigasi penerbangan yg andal dalam rangka keselamatan penerbangan harus ditetapkan susunan navigasi penerbangan nasional. Badan usaha bandar udara / unit penyelenggara bandar udara wajib menjaga ambang limit kebisingan dan pencemaran lingkungan di bandar udara dan sekitarnya sesuai dengan ambang batas dan baku mutu yang ditetapkan Pemerintah. Pada keadaan damai, pangkalan udara yang digunakan bersama selayak dimaksud dalam Pasal 257 ayat berlaku ketentuan penerbangan sipil. Setiap tempat pendaratan dan lepas landas helikopter yang dioperasikan wajib memenuhi ketentuan keselamatan dan keamanan penerbangan. Aparat otoritas situs udara merupakan pegawai negeri sipil yang kompetensi di bidang penerbangan sesuai oleh standar dan kriteria dalam ditetapkan oleh Menteri. Peraturan lebih lanjut mengenai pekerjaan pemerintahan di bandar udara diatur dengan Peraturan Menteri.

Dalam hal pesawat udara dalam terdaftar di Indonesia mendapatkan kecelakaan di luar wilayah Republik Indonesia dan negeri tempat terjadinya kecelakaan gak melakukan investigasi, Pemerintah Republik Indonesia wajib melakukan investigasi. Pemerintah dan pemerintah wilayah bertanggung jawab melakukan search engine dan pertolongan terhadap setiap pesawat udara yang mengalami kecelakaan di wilayah Republik Indonesia. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pelaksanaan keamanan pengoperasian pesawat udara diatur dengan Gaya Menteri. Penempatan petugas keamanan dalam penerbangan pada pesawat udara niaga berjadwal asing dari dan ke kawasan Republik Indonesia hanya meraih dilaksanakan berdasarkan perjanjian zwei staaten betreffend. Untuk melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat, otoritas bandar udara membentuk komite keamanan bandar udara. Pelaksanaan program keselamatan penerbangan nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat dievaluasi secara berkelanjutan oleh tim yang dibentuk oleh Menteri. Untuk menjamin keselamatan penerbangan nasional selayak dimaksud pada ayat Menteri menetapkan program keselamatan penerbangan nasional.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>