Penerbangan murah, Tiket Maskapai Penerbangan, serta Pencarian Harga Tiket Pesawat

Untuk menjamin keselamatan penerbangan harus diterapkan pengaturan hari kerja, pembatasan jam kerja, dan persyaratan jam istirahat bagi personel operasional penerbangan. Ketentuan bertambah lanjut mengenai sertifikat kompetensi dan lisensi serta penyusunan program pelatihan diatur oleh Peraturan Menteri.

Komite nasional harus sudah terbentuk paling lambat 2 tahun sejak Undang-Undang ini berlaku. Lembaga penyelenggara pelayanan publik harus terbentuk paling lambat 1 tahun sejak Undang-Undang ini berlaku. Tatanan kebandarudaraan nasional harus disesuaikan lalu ditetapkan paling lambat two tahun sejak Undang-Undang terkait berlaku. melaksanakan gugatan perwakilan terhadap kegiatan penerbangan yang mengganggu, merugikan, dan/atau membahayakan kepentingan umum.

Orang perseorangan wajib memberikan keterangan atau bantuan jasa keahlian untuk kelancaran investigasi yang dibutuhkan oleh komite nasional. Pencarian dan pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat harus dilakukan dengan laju, tepat, efektif, dan efisien untuk mengurangi korban.

Penanggulangan tindakan melawan hukum selayak dimaksud pada ayat dicipta dalam bentuk program penanggulangan keadaan darurat. Terhadap hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat, Menteri melakukan tindakan korektif dan penegakan hukum.

Penyelenggaraan sistem informasi penerbangan dilakukan dengan membangun serta mengembangkan jaringan informasi selakuala, menurut, efektif, efisien, dan terpadu yang melibatkan pihak tentang dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Peraturan lebih lanjut mengenai pemberdayaan industri dan pengembangan teknologi penerbangan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Untuk melaksanakan penyelidikan lanjutan, penegakan etika pekerjaan, pelaksanaan mediasi dan penafsiran penerapan regulasi, komite lokal membentuk majelis profesi penerbangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kemampuan dan pelatihan di aspek penerbangan diatur dengan Peraturan Menteri. Pemerintah daerah memberikan dan memberikan kemudahan tuk terselenggaranya pendidikan dan pelatihan di bidang penerbangan. Kemampuan dan pelatihan di bidang penerbangan dilaksanakan dalam kerangka sistem pendidikan nasional. Peraturan lebih lanjut mengenai penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang penerbangan diatur dengan Peraturan Menteri. Pengelolaan sistem informasi penerbangan oleh Menteri dapat diterapkan melalui kerja sama oleh pihak lain. Data lalu informasi penerbangan didokumentasikan serta dipublikasikan serta dapat diakses dan digunakan oleh penduduk yang membutuhkan dengan menggunakan teknologi informasi dan kontak.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>