airasia tagged posts

Maskapai Airasia Indonesia Hentikan Sementara sepenuhnya Penerbangan

Setiap orang dalam dalam pesawat udara selama penerbangan melakukan perbuatan yang dapat membahayakan keamanan dan keselamatan penerbangan sebagaimana dituju dalam Pasal 54 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama a couple of tahun atau denda amet banyak Rp500. 000. 000, 00. Setiap orang dalam mengoperasikan pesawat udara dalam tidak memiliki sertifikat pengoperasian pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat huruf b dipidana oleh pidana penjara paling suram 1 tahun atau denda paling banyak Rp500. 000. 000, 00. Setiap orang yang mengoperasikan pesawat udara yang tidak memiliki sertifikat operator pesawat udara selayak dimaksud dalam Pasal forty one ayat huruf a dipidana dengan pidana penjara amat lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp2. 500. 000. 000, 00. Untuk kepentingan keselamatan operasional penerbangan, pesawat udara dalam mengalami kecelakaan atau kejadian serius sebagaimana dimaksud dalam ayat dapat dipindahkan atas persetujuan pejabat yang berwenang. Rancangan laporan akhir investigasi harus dikirim kepada negeri tempat pesawat didaftarkan, pelosok tempat badan usaha angkutan udara, negara perancang pesawat, dan negara pembuat pesawat untuk mendapatkan tanggapan. Daya bandar udara, unit pelaksana bandar udara, badan pekerjaan bandar udara, dan/atau badan usaha angkutan udara wajib menanggulangi tindakan melawan hukum.

Badan usaha bandar udara dan unit penyelenggara bandar udara wajib menyediakan atau menunjuk bagian dari wilayah bandar udara sebagai area terisolasi untuk penempatan pesawat udara yang mengalami taazur atau ancaman keamanan. Daya bandar udara, unit pengelola bandar udara, badan pekerjaan bandar udara, dan badan usaha angkutan udara wajib melaksanakan pengawasan internal serta melaporkan hasilnya kepada Menteri. Badan usaha bandar udara atau unit penyelenggara agency udara wajib membuat, mengoperasikan, mengevaluasi, dan mengembangkan plan keamanan bandar udara di setiap bandar udara dengan berpedoman pada program security penerbangan nasional. Penyelenggaraan kalibrasi fasilitas navigasi penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 299 ayat dapat dilakukan dengan pemerintah dan/atau badan hukum yang mendapat sertifikat dari Menteri. Dalam memberikan pelayanan informasi sebagaimana dimaksud di ayat, penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan harus menyediakan interkoneksi dan berkoordinasi dengan awak yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pencarian dan pertolongan. Lembaga pelaksana pelayanan navigasi penerbangan selayak dimaksud dalam Pasal 271 ayat wajib memiliki sertifikat pelayanan navigasi penerbangan dalam ditetapkan oleh Menteri.

Lembaga penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan harus mengalihkan jalur penerbangan suatu pesawat terbang, helikopter, atau pesawat udara sipil jenis tertentu, yang gak memenuhi persyaratan navigasi penerbangan. Dalam rangka menunjang perkerjaan tertentu, Pemerintah, pemerintah kota, dan/atau badan hukum Philippines dapat membangun bandar udara khusus setelah mendapat izin pembangunan dari Menteri. Pengusahaan bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 ayat yang dilakukan oleh badan usaha bandar udara, seluruh atau sebagian besar awalnya harus dimiliki oleh awak hukum Indonesia atau warga negara Indonesia. Untuk mengontrol dan meningkatkan kinerja sarana, prosedur, dan personel, awak usaha bandar udara ataupun unit penyelenggara bandar udara wajib melakukan pelatihan penanggulangan keadaan darurat secara berkala. Untuk mempertahankan kesiapan sarana bandar udara, badan pekerjaan bandar udara, atau device penyelenggara bandar udara wajib melakukan perawatan dalam jangka waktu tertentu dengan teknik pengecekan, tes, verifikasi, dan/atau kalibrasi. Daerah lingkungan kepentingan bandar udara sebagaimana dituju dalam Pasal 202 huruf g merupakan daerah dalam luar lingkungan kerja bandar udara yang digunakan buat menjamin keselamatan dan kesentosaan penerbangan, serta kelancaran aksesibilitas penumpang dan kargo. Lingkungan pelaporan keberangkatan sebagaimana dituju pada ayat merupakan periode yang tidak terpisahkan dari daerah lingkungan kerja situs udara dan harus memperhatikan aspek keamanan penerbangan.

Maskapai memangkas kapasitas penerbangan mereka karena pandemi coronavirus. Situasinya dinamis, rute dan tujuan dipulihkan karena pemerintah melonggarkan pembatasan perjalanan mereka dan permintaan meningkat. Selain itu, maskapai memperkenalkan peraturan dan persyaratan baru bagi penumpang selama proses naik dan naik pesawat. Setiap orang dalam menyelenggarakan pelayanan navigasi penerbangan tidak memiliki sertifikat pelayanan navigasi penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 ayat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 setahun dan denda paling banyak Rp1. 000. 000. 000, 00. Setiap orang yg melakukan kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal luar negeri tanpa persetujuan terbang dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 setahun atau denda paling banyak Rp200. 000. 000, 00. Setiap orang yang proses kegiatan angkutan udara niaga dalam negeri tanpa izin usaha angkutan udara niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 dipidana dengan pidana penjara paling lama just one tahun atau denda amat banyak Rp500. 000. 500, 00.

Badan usaha angkutan udara niaga berjadwal lokal dapat mengajukan rute penerbangan baru dalam negeri dan/atau luar negeri kepada Menteri. Badan usaha angkutan udara niaga berjadwal nasional meraih melakukan kerja sama angkutan udara dengan badan usaha angkutan udara niaga berjadwal nasional lainnya untuk meladeni angkutan dalam negeri dan/atau luar negeri. Badan usaha angkutan udara niaga berjadwal sebagaimana dimaksud pada ayat dalam keadaan tertentu dan bersifat sementara dapat melakukan kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal setelah menghasilkan persetujuan dari Menteri. Pemakaian pesawat udara negara asing untuk kegiatan angkutan udara dari dan ke / melalui wilayah Republik Indonesia hanya dapat dilakukan sesudah mendapat izin Pemerintah. Selama terbang, kapten penerbang pesawat udara yang bersangkutan punya wewenang mengambil tindakan untuk menjamin keselamatan, ketertiban, serta keamanan penerbangan.

Daerah lingkungan kerja bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 huruf f adalah daerah yang dikuasai awak usaha bandar udara atau unit penyelenggara bandar udara, yang digunakan untuk pelaksanaan pembangunan, pengembangan, dan pengoperasian fasilitas bandar udara. Awak usaha angkutan udara niaga wajib memberikan pelayanan yg layak terhadap setiap pemilik jasa angkutan udara sesuai dengan perjanjian pengangkutan dalam disepakati.

Read More