kabar tagged posts

kabar Mengenai Kebijakan Operasional Penerbangan Terkait Covid

Personel penerbangan yang mengenal terjadinya penyimpangan atau ketidaksesuaian prosedur penerbangan, atau gak berfungsinya peralatan dan fasilitas penerbangan wajib melaporkan pada Menteri. Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya penggunaan frekuensi radio diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penggunaan frekuensi radio penerbangan untuk non-aeronautika yang tidak digunakan tuk keselamatan penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 302 ayat dapat dikenakan biaya. Ketentuan lebih lanjut mengenai kebiasaan dan prosedur penggunaan frekuensi radio untuk kegiatan penerbangan diatur dengan Peraturan Menteri. Lisensi personel navigasi penerbangan yang diberikan oleh pelosok lain dinyatakan sah melangkaui proses pengesahan atau pembenaran oleh Menteri.

Adapun tuk penumpang yang berangkat dri daerah yang tidak punya fasilitas tes COVID-19, dapat digantikan dengan surat keterangan bebas gejala influensa yang di keluarkan dokter Griya Sakit/Puskesmas setempat. Rencana induk bandar udara pada situs udara yang beroperasi diharuskan disesuaikan dan ditetapkan amat lambat 3 tahun semenjak Undang-Undang ini berlaku. Daya bandar udara dan unit penyelenggara bandar udara harus sudah terbentuk paling lambat 1 tahun terhitung sejak Undang-Undang ini berlaku. Di dalam hal tindak pidana pada bidang penerbangan dilakukan dengan suatu korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat maka penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya. yang diakibatkan oleh pengoperasian bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240 ayat huruf b dan huruf c, dipidana dengan pidana penjara paling lama ten tahun dan denda amet banyak Rp1. 000. 1000. 000, 00.

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 379 ayat dapat dikenakan sanksi administratif. Ketentuan bertambah lanjut mengenai tata cara penyampaian dan pengelolaan cara informasi penerbangan diatur dengan Peraturan Menteri.

Pelaksanaan investigasi serta penyelidikan lanjutan sebagaimana dituju pada ayat dilakukan dengan komite nasional yang dibentuk dan bertanggung jawab pada Presiden. Pemerintah melakukan investigasi dan penyelidikan lanjutan tentang penyebab setiap kecelakaan dan kejadian serius pesawat udara sipil yang terjadi di wilayah Republik Indonesia. Menteri menetapkan fasilitas keamanan penerbangan yang digunakan dalam mewujudkan keamanan penerbangan. Setiap daya bandar udara bertanggung jawab terhadap pengawasan dan pengendalian program keamanan bandar udara.

Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan penerbangan sebagaiselaku, ala, menurut, optimal masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta pada kegiatan penerbangan. Ketentuan bertambah lanjut mengenai pengaturan hari kerja, pembatasan jam yang dilakukan, dan persyaratan jam istirahat sebagaimana dimaksud pada ayat diatur dalam Peraturan Menteri. Setiap personel di aspek penerbangan yang telah memiliki sertifikat kompetensi sebagaimana dituju dalam Pasal 388 meraih diberi lisensi oleh Menteri setelah memenuhi persyaratan. Jalur pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat diselenggarakan oleh satuan pendidikan nonformal pada bidang penerbangan yang sudah mendapat persetujuan Menteri.

Menteri proses pemutakhiran data dan informasi penerbangan secara periodik buat menghasilkan data dan kabar yang sesuai dengan keperluan, akurat, terkini, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemberdayaan industri serta pengembangan teknologi penerbangan selayak dimaksud dalam Pasal 370 ayat dilaksanakan dengan mempersiapkan dan mempekerjakan sumber daya manusia nasional yang menyanggupi standar kompetensi. mencegah terjadinya tindakan yang dapat mengubah letak pesawat udara, merusak dan/atau mengambil barang-barang untuk pesawat udara yang mengalami kecelakaan.

Read More