pandemi tagged posts

Pemerintah Harus Tegas Terhadap Operasional Maskapai Penerbangan Saat Pandemi

Hal itu tercetus menyusul adanya sebuah penelitian dalam menunjukkan 59 kasus COVID-19, terlacak dari sebuah penerbangan ke negara itu semasa musim panas. Sebuah penelitian menyimpulkan perjalanan udara memanfaatkan pesawat mungkin tidak setelah aman dilakukan.

Pesawat udara selain pesawat terbang, helikoptewra, jbibal. o. in. udara berpenumpang, dan kapal udara dapat dibebaskan dari tanda kebangsaan Indonesia. Pesawat udara yang akan lalu telah memasuki kawasan udara terlarang dan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal seven ayat dan ayat diperingatkan dan diperintahkan untuk melewati wilayah tersebut oleh personel pemandu lalu lintas penerbangan. 25.

Dalam Undang-Undang ini diatur pula sistem informasi penerbangan melalui jaringan informasi yang efektif, efisien, dan terpadu dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Berikutnya dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan penerbangan secara optimal, diatur peran serta masyarakat melalui prinsip keterbukaan dan kemitraan. Seorang sopir mini tour bus milik maskapai penerbangan Batik Air berinisial RP ditangkap petugas kesentosaan Bandara Kualanamu karena ketahuan menyimpan paket berisi narkoba jenis sabu di dalam bus pada Jumat (20/10). Pihak berwenang di Irlandia kemungkinan akan memberikan petunjuk untuk tidak melakukan perjalanan udara pada hari Premier.

Aerodrome adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang hanya digunakan sebagai lingkungan pesawat udara mendarat dan lepas landas. 12. Tanggung Jawab Pengangkut adalah kewajiban perusahaan angkutan udara buat mengganti kerugian yang diderita oleh penumpang dan/atau pengirim barang serta pihak ketiga. Kelaikudaraan adalah terpenuhinya persyaratan desain tipe pesawat udara dan dalam kondisi aman untuk beroperasi. Pesawat Udara adalah setiap mesin atau alat yang dapat terbang di atmosfer karena gaya angkat dari reaksi udara, tetapi bukan karena reaksi udara terhadap permukaan bumi yang digunakan untuk penerbangan.

Pembukaan pasar angkutan udara menuju ruang udara tanpa batasan hak angkut udara dari dan ke Indonesia untuk perusahaan angkutan udara niaga asing dilaksanakan secara bertahap berdasarkan perjanjian bilateral atau multilateral lalu pelaksanaannya melalui mekanisme dalam mengikat para pihak. Perusahaan angkutan udara niaga berjadwal asing khusus mengangkut kargo dapat menurunkan dan menaikkan kargo di wilayah Philippines berdasarkan perjanjian bilateral ataupun multilateral dan pelaksanaannya melalui mekanisme yang mengikat afin de pihak. Dalam hal Indonesia melakukan perjanjian plurilateral tentang angkutan udara dengan suatu organisasi komunitas negara asing, pelaksanaan perjanjian dilakukan berdasarkan perjanjian bilateral dengan masing-masing negara anggota komunitas ini.

Dalam hal debitur cedera janji, kreditur dapat mengajukan permohonan kepada Menteri serasi dengan kuasa memohon deregistrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 untuk meminta penghapusan pendaftaran dan ekspor pesawat terbang atau helikopter. Kuasa memohon deregistrasi sebagaimana dituju pada ayat tetap berlaku pada saat debitur dinyatakan pailit atau berada pada keadaan tidak mampu melunasi utang. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat tidak berlaku dalam keadaan darurat. Sertifikat kelaikudaraan standar diberikan tuk pesawat terbang kategori transpor, normal, kegunaan, aerobatik, komuter, helikopter kategori normal dan transpor, serta kapal udara dan balon berpenumpang.

Read More

Seberapa Amankah Perjalanan Udara semasa Pandemi Covid

Menteri menetapkan sedikit bandar udara sebagai bandar udara internasional. Bandar udara khusus dilarang melayani penerbangan langsung dari dan/atau ke luar negeri kecuali dalam keadaan tertentu dan bersifat sementara, setelah memperoleh izin dari Menteri. Ketentuan bertambah lanjut mengenai pelayanan berupa perlakuan dan fasilitas khusus diatur dengan Peraturan Menteri.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pelayanan kabar pencarian dan pertolongan diatur dengan Peraturan Menteri. Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur cara dan prosedur pelayanan informasi aeronautika diatur melalui Peraturan Menteri. Ketentuan bertambah lanjut mengenai ketentuan lalu prosedur pelayanan lalu lintas penerbangan diatur dengan Cara Menteri. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalihan jalur penerbangan oleh lembaga penyelenggara navigasi penerbangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 273 diatur akibat Menteri.

Badan usaha bandar udara dapat menyelenggarakan 1 ataupun lebih bandar udara yang diusahakan secara komersial. Peraturan lebih lanjut mengenai daya bandar udara diatur dengan Peraturan Menteri. Lisensi personel bandar udara yang disarankan dengan negara lain dinyatakan sah melalui proses pengesahan atau validasi oleh Menteri.

Menteri melakukan evaluasi pengajuan dan menetapkan rute penerbangan anyar sebagaimana dimaksud dalam ayat. Hasil evaluasi sebagaimana dituju pada ayat digunakan menjadi pertimbangan untuk tetap dibolehkan menjalankan kegiatannya. Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan udara perintis diatur dengan Peraturan Menteri.

Pengangkut sebatas bertanggung jawab terhadap kesialan yang terjadi dalam perkerjaan angkutan udara dalam perkara pengangkutan dilakukan melalui angkutan intermoda. Tiket penumpang dan tanda pengenal bagasi dapat disatukan dalam satu file angkutan udara. Ketentuan jauh lanjut mengenai batas waktu keterlambatan angkutan udara diatur lebih lanjut dengan Cara Menteri. Pengangkut bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pengirim kargo hal ini karena kargo yang dikirim hilang, musnah, atau rusak yang diakibatkan oleh kegiatan angkutan udara selama kargo berada dalam pengawasan pengangkut. Pemberian perlakuan dan fasilitas khas sebagaimana dimaksud pada ayat tidak dipungut biaya bonus. Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara dan prosedur penetapan serta pemanfaatan jaringan dan rute penerbangan diatur dengan Peraturan Menteri.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan bandar udara diatur oleh Peraturan Pemerintah. Batas wilayah lingkungan kerja, daerah kawasan kepentingan, kawasan keselamatan operasi penerbangan, dan batas kawasan kebisingan sebagaimana dimaksud pada Pasal 202 huruf f, huruf g, huruf they would, dan huruf i diharuskan dengan koordinat geografis. Pemanfaatan daerah lingkungan kepentingan situs udara harus mendapatkan persetujuan dari Menteri.

Read More

Bandara Ap Ii Pecahkan Rekor Penumpang Tertinggi Sejak Pandemi, Ini Faktanya

Pemerintah dan/atau pemerintah daerah pantas dengan kewenangannya menjamin tersedianya aksesibilitas dan utilitas buat menunjang pelayanan bandar udara. Dalam pelayanan kegiatan angkutan udara dapat ditetapkan area pelaporan keberangkatan di luar daerah lingkungan kerja bandar udara yang ditetapkan oleh Menteri. Barang berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat dapat berbentuk bahan cair, petunjuk padat, atau bahan gas yang dapat membahayakan kesehatan, keselamatan jiwa, dan harta benda, serta keselamatan serta keamanan penerbangan. Ketentuan jauh lanjut mengenai persyaratan, tata cara, dan prosedur pemberian izin kegiatan usaha penunjang angkutan udara diatur dengan Gaya Menteri. Hasil perhitungan selayak dimaksud dalam Pasal 126 ayat merupakan batas atas tarif penumpang pelayanan kelas ekonomi angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri.

Pada orang di dalam pesawat udara selama penerbangan memutuskan atau merusak peralatan pesawat udara yang membahayakan keselamatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf c dipidana dengan pidana penjara amet lama 2 tahun / denda paling banyak Rp200. 000. 000, 00. Setiap orang selain yang ditentukan dalam Pasal 47 ayat yang melakukan perawatan pesawat udara, mesin pesawat udara, baling-baling pesawat terbang dan komponennya dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda amet banyak Rp200. 000. 000, 00. Setiap orang dalam mengoperasikan pesawat udara wajib membantu usaha pencarian serta pertolongan terhadap kecelakaan pesawat udara.

Peraturan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara, dan prosedur memperoleh izin usaha angkutan udara niaga dan pengangkatan direksi perusahaan angkutan udara niaga diatur dengan Peraturan Menteri. Kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal luar negeri yang dilakukan oleh perusahaan angkutan udara niaga asing wajib mendapatkan persetujuan terbang dari Menteri sesudah mendapat persetujuan dari menteri terkait. Kreditur merupakan satu-satunya pihak yang berwenang untuk mengajukan permohonan penghapusan registrasi pesawat terbang atau helikopter tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam kuasa memohon deregistrasi sebagaimana dimaksud pada ayat. Personel pesawat udara dalam terkait langsung dengan pelaksanaan pengoperasian pesawat udara wajib memiliki lisensi yang sah dan masih berlaku. Awd personel pesawat udara wajib memiliki lisensi atau sertifikat kompetensi. Setiap orang dalam mengoperasikan pesawat udara wajib merawat pesawat udara, mesin pesawat udara, baling-baling pesawat terbang, dan komponennya untuk mempertahankan keandalan dan kelaikudaraan secara berkelanjutan.

Dalam kawasan udara berbahaya selayak dimaksud pada ayat diaplikasikan pembatasan kegiatan penerbangan yang bersifat tidak tetap dan tidak menyeluruh sesuai oleh kondisi alam. Penetapan situs udara internasional oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat dilakukan dengan memperhatikan perkiraan menteri terkait. Pelayanan service terkait dengan bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 ayat dapat diselenggarakan oleh orang perseorangan warga negara Indonesia dan/atau awak hukum Indonesia. Otoritas bandar udara sebagaimana dimaksud dalam ayat dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat. Pembinaan kegiatan penerbangan di bandar udara, sebagaimana dimaksud pada ayat dilaksanakan oleh otoritas bandar udara. Personel bandar udara yg terkait langsung dengan pelaksanaan pengoperasian dan/atau pemeliharaan fasilitas bandar udara wajib memiliki lisensi yang sah serta masih berlaku. Setiap sarana bandar udara sebagaimana dituju pada ayat diberi sertifikat kelaikan oleh Menteri.

Setiap penumpang yang akan melancarkan penerbangan wajib mematuhi ketentuan protokol kesehatan terkait COVID-19 dengan menggunakan masker semasa di bandara dan di dalam pesawat. Setiap penumpang yang akan melakukan penerbangan wajib mematuhi ketentuan protokol kesehatan terkait COVID-19 dengan menggunakan masker selama di bandara lalu di dalam pesawat, serta menjaga jarak secara fisik. GOPOS. ID, JAKARTA –Maskapai penerbangan AirAsia Indonesia menghentikan sementara seluruh layanan penerbangannya akibat meluasnya pandemi reino Covid-19. Penghentian berlaku mulai 1 April 2020, benar untuk rute internasional juga domestik. Personel bandar udara yang mengoperasikan dan/atau memelihara fasilitas bandar udara dengan tidak memiliki lisensi atau sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalamPasal 222 ayat dipidana melalui pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp200. 000. 000, 00. Setiap personel pesawat udara yang melancarkan tugasnya tanpa memiliki sertifikat kompetensi atau lisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat dipidana dengan pidana penjara paling lama just one tahun atau denda amat banyak Rp200. 000. 1000, 00. Setiap orang dalam dalam pesawat udara semasa penerbangan mengoperasikan peralatan elektronika yang mengganggu navigasi penerbangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf f dipidana dengan pidana penjara amat lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp200. 000. 000, 00.

Terhadap penumpang, personel pesawat udara, bagasi, kargo, dan pos yang akan diangkut harus dilakukan pemeriksaan dan memenuhi persyaratan security penerbangan. Personel penerbangan yg melaporkan kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat diberi perlindungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Personel navigasi penerbangan yang terkait langsung oleh pelaksanaan pengoperasian dan/atau pemeliharaan fasilitas navigasi penerbangan wajib memiliki lisensi yang entdeckte dan masih berlaku. Pesawat udara yang terbang melalui ruang udara yang dilayani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 261 ayat huruf the dikenakan biaya pelayanan jasa navigasi penerbangan. Pemerintah bertanggung jawab menyelenggarakan pelayanan navigasi penerbangan terhadap pesawat udara yang beroperasi di ruang udara yang dilayani.

Read More