rekor tagged posts

Penumpang Pesawat Mencetak Rekor Pada Hari Pertama Libur Panjang

Ketentuan lebih lanjut tentang keselamatan dan keamanan penerbangan, pelayanan jasa bandar udara, serta tata cara dan prosedur untuk memperoleh sertifikat bandar udara atau store bandar udara dan pengenaan sanksi administratif diatur melalui Peraturan Menteri. Setiap agency udara yang dioperasikan wajib memenuhi ketentuan keselamatan lalu keamanan penerbangan, serta peraturan pelayanan jasa bandar udara.

Angkutan udara niaga dalam negri hanya dapat dilakukan dengan badan usaha angkutan udara nasional yang telah mendapat izin usaha angkutan udara niaga. 23.

Perkerjaan angkutan udara bukan niaga dapat dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, lembaga tertentu, orang perseorangan, dan/atau badan usaha Indonesia lainnya. Peraturan lebih lanjut mengenai pelayanan badan usaha angkutan udara niaga berjadwal diatur oleh Peraturan Menteri. Badan usaha angkutan udara niaga berjadwal yang pelayanannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat huruf b dan huruf c merupakan badan cara yang berbasis biaya operasi rendah. Angkutan udara niaga tidak berjadwal dalam negri hanya dapat dilakukan dengan badan usaha angkutan udara nasional yang telah menghasilkan izin usaha angkutan udara niaga tidak berjadwal.

Kegiatan angkutan udara niaga berjadwal luar negeri dapat diterapkan oleh badan usaha angkutan udara niaga berjadwal nasional dan/atau perusahaan angkutan udara niaga berjadwal asing untuk mengangkut penumpang dan kargo berdasarkan perjanjian bilateral atau multilateral. Angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri hanya dapat diaplikasikan oleh badan usaha angkutan udara nasional yang sudah mendapat izin usaha angkutan udara niaga berjadwal.

Untuk menjamin keselamatan serta keamanan penerbangan serta pengembangan bandar udara, pemerintah kota wajib mengendalikan daerah kawasan kepentingan bandar udara. Contrat batas atas sebagaimana dituju pada ayat ditetapkan oleh Menteri dengan mempertimbangkan arah perlindungan konsumen dan badan usaha angkutan udara niaga berjadwal dari persaingan gak sehat. Badan usaha angkutan udara niaga nasional lalu perusahaan angkutan udara asing yang melakukan kegiatan angkutan udara ke dan dari wilayah Indonesia wajib menyerahkan data penumpang pra kedatangan atau keberangkatan (pre-arrival or pre-departure passengers information). Perkerjaan angkutan udara niaga selayak dimaksud dalam Pasal 83 ayat huruf a dilakukan oleh badan usaha di bidang angkutan udara niaga nasional. Angkutan udara perintis wajib diselenggarakan oleh Pemerintah, dan pelaksanaannya dilakukan dengan badan usaha angkutan udara niaga nasional berdasarkan perjanjian dengan Pemerintah. Izin Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat dapat diberikan kepada pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga untuk proses kegiatan angkutan penumpang dan barang pada daerah tertentu, dengan memenuhi persyaratan tertentu, dan bersifat sementara.

Otoritas Agency Udara adalah lembaga pemerintah yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan gaya perundang-undangan untuk menjamin keselamatan, keamanan, dan pelayanan penerbangan. 11. Pengaturan tersebut merujuk pada Konvensi Internasional pada peralatan bergerak dan protokol mengenai masalah-masalah khusus dalam peralatan pesawat udara, seperti konsekuensi diratifikasinya konvensi serta protokol yang biasa disebut Cape Town Convention. Penerbangan sebagai satu kesatuan cara yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, keselamatan dan keamanan, kawasan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya yang pokok-pokoknya dapat diuraikan sebagai berikut. Dijelaskan, perusahaan penerbangan baru harus berbadan hukum Indonesia baik badan hukum milik swasta maupun BUMN atau BUMD dalam telah mempunyai izin pekerjaan dan sertifikat operasi pesawat udara yang diterbitkan dengan Kementerian Perhubungan.

Read More

Bandara Ap Ii Pecahkan Rekor Penumpang Tertinggi Sejak Pandemi, Ini Faktanya

Pemerintah dan/atau pemerintah daerah pantas dengan kewenangannya menjamin tersedianya aksesibilitas dan utilitas buat menunjang pelayanan bandar udara. Dalam pelayanan kegiatan angkutan udara dapat ditetapkan area pelaporan keberangkatan di luar daerah lingkungan kerja bandar udara yang ditetapkan oleh Menteri. Barang berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat dapat berbentuk bahan cair, petunjuk padat, atau bahan gas yang dapat membahayakan kesehatan, keselamatan jiwa, dan harta benda, serta keselamatan serta keamanan penerbangan. Ketentuan jauh lanjut mengenai persyaratan, tata cara, dan prosedur pemberian izin kegiatan usaha penunjang angkutan udara diatur dengan Gaya Menteri. Hasil perhitungan selayak dimaksud dalam Pasal 126 ayat merupakan batas atas tarif penumpang pelayanan kelas ekonomi angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri.

Pada orang di dalam pesawat udara selama penerbangan memutuskan atau merusak peralatan pesawat udara yang membahayakan keselamatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf c dipidana dengan pidana penjara amet lama 2 tahun / denda paling banyak Rp200. 000. 000, 00. Setiap orang selain yang ditentukan dalam Pasal 47 ayat yang melakukan perawatan pesawat udara, mesin pesawat udara, baling-baling pesawat terbang dan komponennya dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda amet banyak Rp200. 000. 000, 00. Setiap orang dalam mengoperasikan pesawat udara wajib membantu usaha pencarian serta pertolongan terhadap kecelakaan pesawat udara.

Peraturan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara, dan prosedur memperoleh izin usaha angkutan udara niaga dan pengangkatan direksi perusahaan angkutan udara niaga diatur dengan Peraturan Menteri. Kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal luar negeri yang dilakukan oleh perusahaan angkutan udara niaga asing wajib mendapatkan persetujuan terbang dari Menteri sesudah mendapat persetujuan dari menteri terkait. Kreditur merupakan satu-satunya pihak yang berwenang untuk mengajukan permohonan penghapusan registrasi pesawat terbang atau helikopter tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam kuasa memohon deregistrasi sebagaimana dimaksud pada ayat. Personel pesawat udara dalam terkait langsung dengan pelaksanaan pengoperasian pesawat udara wajib memiliki lisensi yang sah dan masih berlaku. Awd personel pesawat udara wajib memiliki lisensi atau sertifikat kompetensi. Setiap orang dalam mengoperasikan pesawat udara wajib merawat pesawat udara, mesin pesawat udara, baling-baling pesawat terbang, dan komponennya untuk mempertahankan keandalan dan kelaikudaraan secara berkelanjutan.

Dalam kawasan udara berbahaya selayak dimaksud pada ayat diaplikasikan pembatasan kegiatan penerbangan yang bersifat tidak tetap dan tidak menyeluruh sesuai oleh kondisi alam. Penetapan situs udara internasional oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat dilakukan dengan memperhatikan perkiraan menteri terkait. Pelayanan service terkait dengan bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 ayat dapat diselenggarakan oleh orang perseorangan warga negara Indonesia dan/atau awak hukum Indonesia. Otoritas bandar udara sebagaimana dimaksud dalam ayat dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat. Pembinaan kegiatan penerbangan di bandar udara, sebagaimana dimaksud pada ayat dilaksanakan oleh otoritas bandar udara. Personel bandar udara yg terkait langsung dengan pelaksanaan pengoperasian dan/atau pemeliharaan fasilitas bandar udara wajib memiliki lisensi yang sah serta masih berlaku. Setiap sarana bandar udara sebagaimana dituju pada ayat diberi sertifikat kelaikan oleh Menteri.

Setiap penumpang yang akan melancarkan penerbangan wajib mematuhi ketentuan protokol kesehatan terkait COVID-19 dengan menggunakan masker semasa di bandara dan di dalam pesawat. Setiap penumpang yang akan melakukan penerbangan wajib mematuhi ketentuan protokol kesehatan terkait COVID-19 dengan menggunakan masker selama di bandara lalu di dalam pesawat, serta menjaga jarak secara fisik. GOPOS. ID, JAKARTA –Maskapai penerbangan AirAsia Indonesia menghentikan sementara seluruh layanan penerbangannya akibat meluasnya pandemi reino Covid-19. Penghentian berlaku mulai 1 April 2020, benar untuk rute internasional juga domestik. Personel bandar udara yang mengoperasikan dan/atau memelihara fasilitas bandar udara dengan tidak memiliki lisensi atau sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalamPasal 222 ayat dipidana melalui pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp200. 000. 000, 00. Setiap personel pesawat udara yang melancarkan tugasnya tanpa memiliki sertifikat kompetensi atau lisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat dipidana dengan pidana penjara paling lama just one tahun atau denda amat banyak Rp200. 000. 1000, 00. Setiap orang dalam dalam pesawat udara semasa penerbangan mengoperasikan peralatan elektronika yang mengganggu navigasi penerbangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf f dipidana dengan pidana penjara amat lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp200. 000. 000, 00.

Terhadap penumpang, personel pesawat udara, bagasi, kargo, dan pos yang akan diangkut harus dilakukan pemeriksaan dan memenuhi persyaratan security penerbangan. Personel penerbangan yg melaporkan kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat diberi perlindungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Personel navigasi penerbangan yang terkait langsung oleh pelaksanaan pengoperasian dan/atau pemeliharaan fasilitas navigasi penerbangan wajib memiliki lisensi yang entdeckte dan masih berlaku. Pesawat udara yang terbang melalui ruang udara yang dilayani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 261 ayat huruf the dikenakan biaya pelayanan jasa navigasi penerbangan. Pemerintah bertanggung jawab menyelenggarakan pelayanan navigasi penerbangan terhadap pesawat udara yang beroperasi di ruang udara yang dilayani.

Read More

5 Fakta menarik Saat Penerbangan Di Bandara Pt Angkasa Pura ii Pecah Rekor

Setiap personel bandar udara wajib memiliki lisensi / sertifikat kompetensi. Pengoperasian bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217 ayat wajib dilakukan oleh tenaga manajerial yang memiliki kemampuan dan kompetensi operasi dan manajerial di bidang teknis dan/atau operasi bandar udara. Peraturan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur penetapan lokasi bandar udara serta tempat pelayanan penunjang di luar daerah lingkungan aksi diatur dengan Peraturan Menteri. Tanggung jawab sebagaimana dituju pada ayat dapat dikecualikan dalam hal badan cara angkutan multimoda atau agennya dapat membuktikan telah dilaksanakannya segala prosedur untuk mencegah terjadinya kehilangan, kerusakan barang, serta keterlambatan penyerahan barang. Kegiatan angkutan udara pada angkutan multimoda dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang dibuat masa badan usaha angkutan udara dan badan usaha angkutan multimoda, dan/atau badan usaha moda lainnya. Dalam perkara surat muatan udara bukan diisi keterangan sebagaimana dituju pada ayat atau tidak diserahkan kepada pengangkut, pengangkut tidak berhak menggunakan peraturan dalam undang-undang ini tuk membatasi tanggung jawabnya.

Fasilitas navigasi penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 296 ayat huruf the yang dioperasikan untuk pelayanan navigasi penerbangan wajib dikalibrasi secara berkala agar masih laik operasi. Setiap personel navigasi penerbangan wajib mempunyai lisensi atau sertifikat kompetensi. Pelayanan informasi pencarian dan pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 270 huruf electronic bertujuan memberikan informasi dalam cepat dan akurat untuk membantu usaha pencarian lalu pertolongan kecelakaan pesawat udara. Pelayanan informasi meteorologi penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 270 huruf d bertujuan menyediakan informasi cuaca pada bandar udara dan sepanjang jalur penerbangan yang amat, akurat, terkini, dan bener waktu untuk keselamatan, kelancaran, dan efisiensi penerbangan. Servis informasi aeronautika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 memuat informasi tentang fasilitas, prosedur, pelayanan di bandar udara dan ruang udara. Tuk menyelenggarakan pelayanan navigasi penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat, Pemerintah membentuk satu lembaga penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan.

Setiap orang di dalam pesawat udara selama penerbangan melakukan perbuatan yang melanggar tata tertib dalam penerbangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b dipidana dengan pidana penjara amat lama 1 tahun / denda paling banyak Rp100. 000. 000, 00. Setiap orang yang mengoperasikan pesawat udara Indonesia atau pesawat udara asing yang memasuki kawasan udara terbatas selayak dimaksud dalam Pasal several ayat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda amet banyak Rp500. 000. 1000, 00. Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 396 ayat dapat diaplikasikan secara perseorangan, kelompok, organisasi profesi, badan usaha, ataupun organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan. Dalam menjalankan pekerjaannya, setiap personel di aspek penerbangan wajib memiliki sertifikat kompetensi atau lisensi pantas dengan persyaratan yang diharuskan untuk bidang pekerjaannya.

Pengangkut bertanggung jawab atas gak terangkutnya penumpang, sesuai melalui jadwal yang telah ditentukan dengan alasan kapasitas pesawat udara. Pengangkut tidak bertanggung jawab dan dapat menolak untuk mengangkut calon penumpang yang sakit, kecuali menghasilkan menyerahkan surat keterangan dokter kepada pengangkut yang menyatakan bahwa orang tersebut diizinkan dapat diangkut dengan pesawat udara. Apabila kerugian selayak dimaksud pada ayat timbul karena tindakan sengaja / kesalahan dari pengangkut ataupun orang yang dipekerjakannya, pengangkut bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dan bukan dapat mempergunakan ketentuan di dalam undang-undang ini untuk membatasi tanggung jawabnya.

terwujudnya suatu jaringan servis navigasi penerbangan secara terpadu, serasi, dan harmonis dalam lingkup nasional, regional, lalu internasional. Guna mewujudkan penyelenggaraan pelayanan navigasi penerbangan yg andal dalam rangka keselamatan penerbangan harus ditetapkan susunan navigasi penerbangan nasional. Badan usaha bandar udara / unit penyelenggara bandar udara wajib menjaga ambang limit kebisingan dan pencemaran lingkungan di bandar udara dan sekitarnya sesuai dengan ambang batas dan baku mutu yang ditetapkan Pemerintah. Pada keadaan damai, pangkalan udara yang digunakan bersama selayak dimaksud dalam Pasal 257 ayat berlaku ketentuan penerbangan sipil. Setiap tempat pendaratan dan lepas landas helikopter yang dioperasikan wajib memenuhi ketentuan keselamatan dan keamanan penerbangan. Aparat otoritas situs udara merupakan pegawai negeri sipil yang kompetensi di bidang penerbangan sesuai oleh standar dan kriteria dalam ditetapkan oleh Menteri. Peraturan lebih lanjut mengenai pekerjaan pemerintahan di bandar udara diatur dengan Peraturan Menteri.

Dalam hal pesawat udara dalam terdaftar di Indonesia mendapatkan kecelakaan di luar wilayah Republik Indonesia dan negeri tempat terjadinya kecelakaan gak melakukan investigasi, Pemerintah Republik Indonesia wajib melakukan investigasi. Pemerintah dan pemerintah wilayah bertanggung jawab melakukan search engine dan pertolongan terhadap setiap pesawat udara yang mengalami kecelakaan di wilayah Republik Indonesia. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pelaksanaan keamanan pengoperasian pesawat udara diatur dengan Gaya Menteri. Penempatan petugas keamanan dalam penerbangan pada pesawat udara niaga berjadwal asing dari dan ke kawasan Republik Indonesia hanya meraih dilaksanakan berdasarkan perjanjian zwei staaten betreffend. Untuk melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat, otoritas bandar udara membentuk komite keamanan bandar udara. Pelaksanaan program keselamatan penerbangan nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat dievaluasi secara berkelanjutan oleh tim yang dibentuk oleh Menteri. Untuk menjamin keselamatan penerbangan nasional selayak dimaksud pada ayat Menteri menetapkan program keselamatan penerbangan nasional.

Read More

Berikut i Menarik Saat Penerbangan Pecah Rekor Di Bandara Soetta

21. Badan Usaha Bandar Udara adalah badan cara milik negara, badan pekerjaan milik daerah, atau badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, yang kegiatan utamanya mengoperasikan bandar udara untuk pelayanan publik. Untuk menjaga keselamatan penerbangan, dalam tata cara bernavigasi, penyelenggara dan pengguna servis navigasi penerbangan diwajibkan mematuhi semua ketentuan yang berlaku.

Menurut Martono, syarat-syarat mendirikan perusahaan penerbangan diatur UU 1 Tahun 2009 dalam harus kuat bersaing di tataran nasional, regional, ataupun global dan mendorong redovisning nasional. Karena itu, harus memenuhi lima pilar adalah memiliki pesawat udara, modal, sumber daya manusia, agunan bank, dan mayoritas saham, serta didukung oleh prinsip-prinsip operasi penerbangan yang meliputi keselamatan, keamanan, kepatuhan, penegakan hukum, teknologi tinggi, lalu kejujuran. Badan usaha dalam telah memiliki izin pekerjaan angkutan udara niaga berjadwal dan niaga tidak berjadwal pada saat Undang-Undang di sini. diundangkan, wajib menyesuaikan melalui ketentuan dalam Undang-Undang ini paling lambat 3 tahun. Pada saat Undang-Undang ini berlaku, perjanjian kerja persis badan usaha milik negeri yang menyelenggarakan usaha situs udara dengan pihak ketiga dilaksanakan sesuai dengan Peraturan ini.

Kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud di ayat dapat dilakukan atas inisiatif instansi Pemerintah dan/atau atas permintaan badan usaha angkutan udara niaga nasional. Setiap orang yang melangsungkan pesawat udara untuk pekerjaan angkutan udara wajib punya sertifikat. Setiap badan hukum Indonesia yang melakukan pekerjaan produksi dan/atau perakitan pesawat udara, mesin pesawat udara, dan/atau baling-baling pesawat terbang wajib memiliki sertifikat produksi.

Penyandang cacat, lanjut usia, anak-anak di bawah usia 12 tahun, dan/atau orang sakit berhak memperoleh pelayanan berupa perlakuan dan fasilitas khusus dri badan usaha angkutan udara niaga. Kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal luar negeri yang dilakukan akibat badan usaha angkutan udara niaga nasional wajib memperoleh persetujuan terbang dari Menteri.

Setiap orang yg masuk ke dalam pesawat udara, daerah keamanan terbatas bandar udara, atau kawasan fasilitas aeronautika secara tidak sah sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 344 huruf d dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 1 tahun atau denda paling melimpah Rp500. 000. 000, 00. Setiap orang dengan terencana mengoperasikan bandar udara tanpa memenuhi ketentuan keselamatan dan keamanan penerbangan sebagaimana dituju dalam Pasal 217 ayat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp1. 000. 000. 1000, 00. Setiap orang yang melakukan kegiatan angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri tanpa izin usaha angkutan udara niaga berjadwal sebagaimana dimaksud dalam Pasal eighty-five ayat dipidana dengan pidana penjara paling lama just one tahun atau denda amat banyak Rp500. 000. 000, 00.

Fasilitas navigasi penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 296 ayat wajib dipelihara oleh penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Lembaga pengelola pelayanan navigasi penerbangan selayak dimaksud dalam Pasal 271 ayat wajib memberikan servis navigasi penerbangan pesawat udara. Untuk menjaga ambang limit kebisingan dan pencemaran kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat, badan usaha bandar udara atau unit penyelenggara bandar udara wajib melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Orang perseorangan warga negara Indonesia dan/atau badan usaha dalam melaksanakan kegiatan di bandar udara bertanggung jawab buat mengganti kerugian atas setiap kerusakan pada bangunan dan/atau fasilitas bandar udara yang diakibatkan oleh kegiatannya. Penyandang cacat, orang sakit, lanjut usia, dan anak-anak berhak memperoleh pelayanan berupa perlakuan dan fasilitas khusus dari badan usaha bandar udara atau unit penyelenggara bandar udara. Pelayanan jasa kebandarudaraan yang dilaksanakan oleh awak usaha bandar udara diselenggarakan berdasarkan konsesi dan/atau bentuk lainnya sesuai ketentuan cara perundang-undangan diberikan oleh Menteri dan dituangkan dalam perjanjian.

Read More