soetta tagged posts

Berikut i Menarik Saat Penerbangan Pecah Rekor Di Bandara Soetta

21. Badan Usaha Bandar Udara adalah badan cara milik negara, badan pekerjaan milik daerah, atau badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, yang kegiatan utamanya mengoperasikan bandar udara untuk pelayanan publik. Untuk menjaga keselamatan penerbangan, dalam tata cara bernavigasi, penyelenggara dan pengguna servis navigasi penerbangan diwajibkan mematuhi semua ketentuan yang berlaku.

Menurut Martono, syarat-syarat mendirikan perusahaan penerbangan diatur UU 1 Tahun 2009 dalam harus kuat bersaing di tataran nasional, regional, ataupun global dan mendorong redovisning nasional. Karena itu, harus memenuhi lima pilar adalah memiliki pesawat udara, modal, sumber daya manusia, agunan bank, dan mayoritas saham, serta didukung oleh prinsip-prinsip operasi penerbangan yang meliputi keselamatan, keamanan, kepatuhan, penegakan hukum, teknologi tinggi, lalu kejujuran. Badan usaha dalam telah memiliki izin pekerjaan angkutan udara niaga berjadwal dan niaga tidak berjadwal pada saat Undang-Undang di sini. diundangkan, wajib menyesuaikan melalui ketentuan dalam Undang-Undang ini paling lambat 3 tahun. Pada saat Undang-Undang ini berlaku, perjanjian kerja persis badan usaha milik negeri yang menyelenggarakan usaha situs udara dengan pihak ketiga dilaksanakan sesuai dengan Peraturan ini.

Kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud di ayat dapat dilakukan atas inisiatif instansi Pemerintah dan/atau atas permintaan badan usaha angkutan udara niaga nasional. Setiap orang yang melangsungkan pesawat udara untuk pekerjaan angkutan udara wajib punya sertifikat. Setiap badan hukum Indonesia yang melakukan pekerjaan produksi dan/atau perakitan pesawat udara, mesin pesawat udara, dan/atau baling-baling pesawat terbang wajib memiliki sertifikat produksi.

Penyandang cacat, lanjut usia, anak-anak di bawah usia 12 tahun, dan/atau orang sakit berhak memperoleh pelayanan berupa perlakuan dan fasilitas khusus dri badan usaha angkutan udara niaga. Kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal luar negeri yang dilakukan akibat badan usaha angkutan udara niaga nasional wajib memperoleh persetujuan terbang dari Menteri.

Setiap orang yg masuk ke dalam pesawat udara, daerah keamanan terbatas bandar udara, atau kawasan fasilitas aeronautika secara tidak sah sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 344 huruf d dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 1 tahun atau denda paling melimpah Rp500. 000. 000, 00. Setiap orang dengan terencana mengoperasikan bandar udara tanpa memenuhi ketentuan keselamatan dan keamanan penerbangan sebagaimana dituju dalam Pasal 217 ayat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp1. 000. 000. 1000, 00. Setiap orang yang melakukan kegiatan angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri tanpa izin usaha angkutan udara niaga berjadwal sebagaimana dimaksud dalam Pasal eighty-five ayat dipidana dengan pidana penjara paling lama just one tahun atau denda amat banyak Rp500. 000. 000, 00.

Fasilitas navigasi penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 296 ayat wajib dipelihara oleh penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Lembaga pengelola pelayanan navigasi penerbangan selayak dimaksud dalam Pasal 271 ayat wajib memberikan servis navigasi penerbangan pesawat udara. Untuk menjaga ambang limit kebisingan dan pencemaran kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat, badan usaha bandar udara atau unit penyelenggara bandar udara wajib melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Orang perseorangan warga negara Indonesia dan/atau badan usaha dalam melaksanakan kegiatan di bandar udara bertanggung jawab buat mengganti kerugian atas setiap kerusakan pada bangunan dan/atau fasilitas bandar udara yang diakibatkan oleh kegiatannya. Penyandang cacat, orang sakit, lanjut usia, dan anak-anak berhak memperoleh pelayanan berupa perlakuan dan fasilitas khusus dari badan usaha bandar udara atau unit penyelenggara bandar udara. Pelayanan jasa kebandarudaraan yang dilaksanakan oleh awak usaha bandar udara diselenggarakan berdasarkan konsesi dan/atau bentuk lainnya sesuai ketentuan cara perundang-undangan diberikan oleh Menteri dan dituangkan dalam perjanjian.

Read More