Tiket Pesawat

Tarif penumpang pelayanan non-ekonomi angkutan udara niaga berjadwal dan angkutan kargo berjadwal dalam negeri ditentukan berdasarkan mekanisme pasar. Jaringan dan rute penerbangan dalam negeri untuk angkutan udara niaga berjadwal ditetapkan akibat Menteri. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara, dan prosedur memperoleh izin kegiatan angkutan udara tidak merupakan niaga diatur dengan Gaya Menteri. Pemindahtanganan izin cara angkutan udara niaga sebatas dapat dilakukan setelah pemegang izin usaha beroperasi lalu mendapatkan persetujuan Menteri.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata trik, prosedur, dan pemberian sertifikat organisasi perawatan pesawat udara dan lisensi ahli perawatan pesawat udara dan pemberian sanksi administratif diatur oleh Peraturan Menteri. Ketentuan jauh lanjut mengenai kebiasaan lalu prosedur memperoleh sertifikat owner pesawat udara atau sertifikat pengoperasian pesawat udara dan pemberian sanksi administratif diatur dengan Peraturan Menteri. Sertifikat kelaikudaraan khusus diberikan buat pesawat udara yang penggunaannya khusus secara terbatas, percobaan, dan kegiatan penerbangan yg bersifat khusus. Proses sertifikasi pendaftaran pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat dan penghapusan turno pendaftaran sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 29 dilaksanakan dengan lembaga penyelenggara pelayanan publik. Proses sertifikasi pesawat udara, mesin pesawat udara, dan baling-baling pesawat terbang selayak dimaksud dalam Pasal 12-15, Pasal 16, Pasal seventeen, dan Pasal 19 dilaksanakan oleh lembaga penyelenggara servis umum. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur memperoleh sertifikat produksi pesawat udara diatur pada Peraturan Menteri. Setiap pesawat udara, mesin pesawat udara, dan baling-baling pesawat terbang yang dirancang dan diproduksi di luar negeri serta diimpor ke Indonesia diharuskan mendapat sertifikat validasi tipe.

Pengangkut bertanggung jawab atas kerugian penumpang yang meninggal dunia, cacat tetap, atau luka-luka yang diakibatkan kejadian angkutan udara di dalam pesawat dan/atau naik turun pesawat udara. Untuk menunjang kegiatan angkutan udara niaga, dapat dilaksanakan kegiatan usaha penunjang angkutan udara.

Pada keadaan tertentu angkutan udara perintis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat meraih dilakukan oleh pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga. Pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga dilarang melakukan kegiatan angkutan udara niaga, kecuali atas izin Menteri. Perusahaan angkutan udara niaga tidak berjadwal asing khusus pengangkut kargo yang melayani rute ke Indonesia dilarang mengangkut kargo dari wilayah Indonesia, kecuali dengan izin Menteri. Badan usaha angkutan udara niaga tidak berjadwal dalam negeri dalam keadaan tertentu lalu bersifat sementara dapat proses kegiatan angkutan udara niaga berjadwal setelah mendapat persetujuan Menteri. Badan usaha angkutan udara niaga berjadwal nasional dapat melakukan kerja persis dengan perusahaan angkutan udara asing untuk melayani angkutan udara luar negeri. Ketentuan dalam konvensi internasional tentang kepentingan internasional dalam peralatan bergerak dan protokol tentang masalah-masalah khusus pada peralatan pesawat udara, di dimana Indonesia merupakan pihak punya kekuatan hukum di Dalam negri dan merupakan ketentuan hukum khusus. Objek pesawat udara dapat dibebani dengan kepentingan internasional yang timbul gara-gara perjanjian pemberian hak pertanggungan kebendaan, perjanjian pengikatan hak bersyarat, dan/atau perjanjian sewa guna usaha.

Ketentuan jauh lanjut mengenai pesawat udara negara diatur dengan Gaya Pemerintah. Dalam keadaan terpilih pesawat udara negara meraih dipergunakan untuk keperluan angkutan udara sipil dan kebalikannya. Dalam penerbangan dilarang menempatkan penumpang yang tidak mampu melakukan tindakan darurat di pintu dan jendela darurat pesawat udara.

Pesawat udara, mesin pesawat udara, dan baling-baling pesawat terbang yang akan dicipta untuk digunakan secara sah harus memiliki rancang wujud. Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat meliputi penetapan kebijakan umum dan teknis yg terdiri atas penentuan arquetipo, standar, pedoman, kriteria, perencanaan, dan prosedur termasuk persyaratan keselamatan dan keamanan penerbangan serta perizinan. 20. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan ialah wilayah daratan dan/atau perairan serta ruang udara pada sekitar bandar udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan. 18. Pangkalan Udara adalah kawasan pada daratan dan/atau di perairan dengan batas-batas tertentu di dalam wilayah Republik Indonesia yg digunakan untuk kegiatan lepas landas dan pendaratan pesawat udara guna keperluan pertahanan negara oleh Tentara Lokal Indonesia.

Tags:  ,

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>